SEMSITV.COM – Pemerintah menargetkan penataan dan penyelesaian lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia rampung dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan puluhan ribu titik pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan,” kata Zulkifli Hasan usai rapat terbatas Perbaikan Tata Kelola MBG di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut pria yang biasa disapa Zulhas ini pembenahan SPPG dilakukan dalam dua tahapan prioritas.
Tahap pertama difokuskan pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi, yakni Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, evaluasi terhadap sebagian besar SPPG yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan guna memastikan seluruh titik pelayanan siap beroperasi sesuai standar.
Selain penataan SPPG, pemerintah juga menargetkan pemutakhiran data sebanyak 63 juta penerima manfaat serta reposisi sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
Zulkifli Hasan menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah agar seluruh anak memperoleh akses terhadap Program Makan Bergizi Gratis, kecuali mereka yang memilih tidak menerima karena telah memiliki kecukupan.
“Perintah Bapak Presiden semua dikasih kecuali yang tidak mau misalnya SMA-SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, ya enggak apa-apa. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasih, tidak. Memang itu bagian dari anak-anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya apa namanya kemampuannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat pelaksanaan program melalui revisi sejumlah regulasi operasional yang akan dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, serta meningkatkan koordinasi lintas 17 kementerian dan lembaga.
Menurut Zulhas, langkah tersebut diharapkan mampu menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari perbaikan komunikasi publik, sinkronisasi data penerima manfaat, hingga penyempurnaan implementasi regulasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
Pemerintah optimistis pembenahan tersebut dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan layanan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.
