SEMSITV.COM – Keracunan massal MBG dinilai tak bisa ditangani kasus per kasus, bukan lagi bersifat lokal, tapi menjadi kedaruratan nasional.
Pemerintah masih mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekalipun telah mengakibatkan puluhan ribu anak-anak mengalami keracunan. Kalangan masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch mencatat sedikitnya 43 ribu anak keracunan dalam 20 bulan dan 1600 korban keracunan baru dalam 3 hari terakhir.
Peneliti Celios, Muhammad Saleh, menilai masifnya korban keracunan MBG tidak bisa ditangani pemerintah secara kasus per kasus. Tapi perlu kebijakan yang lebih komprehensif, dimulai dengan menetapkan kondisi darurat yakni Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.1 Tahun 2026 juncto Permenkes No.2 Tahun 2013. Serta kedaruratan keamanan pangan lintas sektor sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
“Program yang membuat lebih dari 43 ribu anak keracunan dalam 20 bulan bukan lagi rangkaian insiden lokal, tapi kedaruratan keamanan pangan berskala nasional,” kata Saleh dikonfirmasi, Jumat (04/09/2026).
Tercatat sejak 1 September 2026 terdapat 4 peristiwa keracunan massal dengan korban 1.642 anak. Kejadian yang berlangsung dalam rentang waktu 3 hari ini berada di 3 provinsi. Kasus keracunan massal setelah mengkonsumsi MBG jumlahnya terus bertambah dari berbagai daerah. Sejak MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sampai medio Agustus 2026 sedikitnya ada 43.838 korban keracunan MBG di 36 provinsi.
Melansir data BPOM, Saleh menyebut keracunan terjadi karena kontaminasi bakteri. Kementerian Kesehatan mengaitkan kasus ini dengan masalah sanitasi dapur MBG. Komnas HAM telah merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi program MBG secara menyeluruh, tapi yang dilakukan sekedar mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Tapi tak menjawab persoalan MBG, salah satunya keracunan massal. Anggaran program MBG juga disorot karena banyak menyedot APBN, terutama mengambil dari sektor pendidikan. Saleh mencatat tahun 2026 anggaran program MBG Rp229 triliun dengan target 33 ribu dapur dan lebih dari 60 juta penerima.
