JAKARTA — Kunjungan lapangan Presiden Prabowo Subianto ke kawasan bantaran rel di Senen, Jakarta Pusat, pada akhir Maret 2026 menjadi titik awal percepatan program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyerap langsung aspirasi warga yang tinggal di sekitar rel kereta. Ia kemudian menegaskan komitmennya untuk segera menghadirkan tempat tinggal yang lebih manusiawi dan aman.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran kabinet bergerak cepat mencari lokasi strategis milik negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun (rusun). Namun di lapangan, upaya ini tidak selalu berjalan mulus.
Salah satu dinamika terjadi saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau lahan di kawasan Tanah Abang. Di lokasi tersebut, ia sempat terlibat perdebatan dengan Rosario de Marshall terkait status penguasaan lahan yang diketahui dikelola oleh organisasi masyarakat.
Maruarar menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara yang seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik, khususnya pembangunan perumahan rakyat. Sementara pihak ormas menyebut lahan tersebut berstatus hak pengelolaan, namun tetap membuka kemungkinan untuk diserahkan kembali jika diperlukan negara.
Pemerintah juga menemukan sejumlah lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang tersebar di beberapa kota, seperti Jakarta dan Bandung, dalam kondisi dikuasai pihak lain. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam penyediaan lahan untuk program perumahan.
Meski begitu, pemerintah memastikan langkah penertiban akan terus dilakukan. Maruarar menegaskan bahwa negara harus hadir dan berani mengambil kembali asetnya demi kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, pembangunan rusun di kawasan Kramat, Senen, kini telah mulai berjalan. Tahap awal mencakup ratusan unit hunian, dengan target penyelesaian dalam waktu dekat. Selain itu, tambahan ratusan unit lainnya juga tengah dipersiapkan untuk memperluas jangkauan program.
Pemerintah menegaskan, proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pengaturan skema hunian yang terjangkau, termasuk opsi sewa bagi masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi nyata bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan rawan, sekaligus menata kembali pemanfaatan lahan negara agar lebih optimal dan berpihak pada rakyat.
