Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat saat ini memprioritaskan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu sebagai bagian dari agenda legislasi nasional. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dipastikan belum masuk dalam agenda pembahasan dalam waktu dekat.
Penegasan tersebut disampaikan Dasco untuk merespons berbagai spekulasi dan opini publik yang berkembang terkait kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu,” ujar Dasco dalam pertemuan terbatas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/01/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga memastikan bahwa dalam revisi UU Pemilu yang tengah dibahas, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan. Pemilihan tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sesuai amanat konstitusi.
“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada perubahan terhadap sistem tersebut,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta pimpinan Komisi II DPR RI. Prasetyo menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada daftar inventaris masalah (DIM) yang secara resmi diajukan terkait RUU Pilkada, sehingga pembahasannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut Prasetyo, setiap rencana perubahan undang-undang akan melalui mekanisme legislasi yang terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut juga akan melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
“Kami memastikan setiap proses legislasi tetap mengedepankan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta kepastian hukum,” ujarnya.
