Dedi Mulyadi Soroti Birokrasi, Wacanakan Rekrutmen Tenaga Teknis Tanpa Syarat Ijazah Tinggi
BANDUNG, 30 Maret 2026 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan. Dalam apel pagi di Gedung Sate, Senin (30/3/2026), ia melontarkan wacana rekrutmen tenaga teknis secara besar-besaran, bahkan membuka peluang bagi lulusan sekolah dasar (SD).
Dalam suasana pasca-Idulfitri 1447 Hijriah, Dedi justru menyoroti persoalan mendasar dalam birokrasi yang dinilainya terlalu kaku dan lebih menitikberatkan pada gelar akademik dibandingkan kemampuan teknis di lapangan.
“Banyak doktor di kantor, tapi tidak ada yang bisa memperbaiki lampu jalan,” ujarnya secara lugas.
Menurutnya, pemerintah saat ini terjebak dalam stratifikasi pendidikan formal, mulai dari S1 hingga S3, sementara kebutuhan riil seperti perbaikan infrastruktur, irigasi, hingga kebersihan lingkungan masih belum tertangani optimal.
Sebagai solusi, Dedi mengusulkan pembentukan divisi khusus yang berfokus pada pekerjaan teknis lapangan. Dalam konsep tersebut, kemampuan dan keterampilan praktis menjadi prioritas utama, bukan latar belakang pendidikan formal.
Ia bahkan membuka peluang bagi masyarakat yang tidak lulus pendidikan dasar, selama memiliki keahlian yang dibutuhkan. Tenaga teknis ini juga disebut akan mendapatkan penghasilan layak, dengan kisaran hingga Rp4,2 juta per bulan.
Wacana ini pun memicu beragam respons. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut sebagai terobosan untuk membuka lapangan kerja dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap kualitas birokrasi dan standar profesionalisme aparatur.
Kebijakan ini kini menjadi sorotan publik: apakah akan menjadi solusi inovatif bagi pelayanan publik, atau justru menimbulkan tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan.
