Baghdad — Pemerintah Irak resmi menunjuk Ali Al Zaidi sebagai calon perdana menteri baru, menyusul dinamika politik yang dipicu tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Penunjukan tersebut dilakukan oleh Presiden Irak, Nizar Amedi, yang mengundang Zaidi untuk membentuk pemerintahan pada Senin (27/4) malam waktu setempat. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pertemuan intensif antar elit politik Irak dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam pernyataan resminya, pihak kepresidenan menyebut Zaidi merupakan kandidat dari blok parlemen terbesar, sehingga memiliki legitimasi kuat untuk memimpin pemerintahan baru.
Sesuai konstitusi Irak, Zaidi diberikan waktu 30 hari untuk menyusun kabinet dan mengajukannya ke parlemen guna mendapatkan persetujuan.
Situasi politik Irak memanas setelah Trump secara terbuka menolak kembalinya Nouri Al Maliki sebagai perdana menteri. Maliki dinilai memiliki kedekatan dengan Iran, yang bertentangan dengan kepentingan Washington di kawasan tersebut.
Trump bahkan mengancam akan menghentikan seluruh dukungan Amerika Serikat kepada Irak apabila Maliki tetap menjabat. Tekanan tersebut mendorong para pemimpin Irak mencari alternatif kandidat kompromi.
Di tengah situasi tersebut, nama Ali Al Zaidi muncul sebagai solusi. Selain dikenal sebagai tokoh politik, ia juga merupakan pengusaha besar yang bergerak di sektor perbankan serta program distribusi bantuan pangan pemerintah yang menjangkau jutaan warga Irak.
Sementara itu, Maliki dilaporkan siap mundur setelah pengganti resmi ditetapkan, guna menjaga stabilitas politik nasional.
Penunjukan Zaidi menjadi babak baru dalam dinamika politik Irak, yang selama ini menerapkan sistem pembagian kekuasaan antara kelompok etnis dan sektarian: presiden dari kalangan Kurdi, perdana menteri dari Syiah, dan ketua parlemen dari Sunni.
Langkah ini diharapkan mampu meredam ketegangan politik sekaligus menjaga hubungan strategis Irak dengan kekuatan global.
