Dewan Pimpinan Pusat (DPP) UMKM Nahdliyin, menetapkan lima indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan Nahdliyin. Target tersebut mencakup pendirian pusat pelatihan usaha, sertifikasi halal, pengembangan wirausaha muda, akses pembiayaan, hingga integrasi produk UMKM ke dalam rantai pasok industri.
Ketua Umum DPP UMKM Nahdliyin, Lutfi Hakim Wahid menyampaikan sejumlah target tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 yang digelar di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jakarta Selatan pada tanggal 24/11/2026.
Salah satu target yang ditetapkan adalah pendirian 38 Training Center atau Akademi UMKM Nahdliyin di seluruh pengurus wilayah (PW) di Indonesia. Organisasi tersebut juga menargetkan fasilitasi sertifikasi halal dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi 100.000 pelaku UMKM
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus membantu mereka memenuhi persyaratan legalitas dan sertifikasi yang diperlukan dalam pengembangan bisnis.
Di sektor kewirausahaan, DPP UMKM Nahdliyin Indonesia menargetkan lahirnya 10.000 wirausaha muda baru melalui program Santripreneur. Sasaran program ini meliputi kalangan pesantren dan masyarakat di berbagai daerah.
Selain penguatan kapasitas usaha, organisasi tersebut menargetkan fasilitasi dan penyaluran pembiayaan usaha produktif senilai Rp 500 miliar. Skema pembiayaan yang disebutkan meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan syariah, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Target pembiayaan itu menjadi salah satu agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan lembaga keuangan dan pihak terkait. Realisasi penyalurannya akan bergantung pada mekanisme, persyaratan, serta ketersediaan pembiayaan dari masing-masing skema.
Pada sektor pangan, DPP UMKM Nahdliyin Indonesia menargetkan sedikitnya 5.000 UMKM pangan Nahdliyin dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok industri, ritel modern, serta dapur-dapur unit pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Integrasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produk UMKM, sekaligus membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak dalam ekosistem penyediaan pangan.
Untuk mendukung pelaksanaan program secara terukur, organisasi ini juga menargetkan pembangunan database terpadu UMKM Nahdliyin secara digital. Basis data tersebut ditujukan untuk mendata 1 juta anggota dengan pendekatan by name, by address, by product, yakni berdasarkan nama, alamat, dan produk yang dihasilkan.
Pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemetaan potensi usaha, penyusunan program pemberdayaan, serta pengembangan kemitraan dan akses pembiayaan yang lebih tepat sasaran.
“Lima target tersebut menjadi agenda strategis DPP UMKM Nahdliyin pada 2026. Namun, seluruh angka yang disampaikan masih merupakan target program berdasarkan pernyataan dalam Rakernas I Tahun 2026. Capaian pelaksanaannya perlu dinilai berdasarkan realisasi program dan data terverifikasi.” Tutup Gus Lutf
