JAKARTA — Pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) kembali menjadi sorotan publik. Meski telah menghabiskan anggaran hingga Rp 5,9 triliun sejak diluncurkan, implementasinya dinilai belum optimal dan masih didominasi penggunaan administratif konvensional.
Isu ini mengemuka setelah konten kreator David Alfa Sunarna mengulas perbandingan sistem identitas digital Indonesia dengan Malaysia. Dalam kontennya, ia menilai teknologi yang dimiliki e-KTP sejatinya sudah canggih, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, e-KTP di Indonesia telah dilengkapi chip dan data biometrik, tetapi penggunaannya masih terbatas pada kebutuhan seperti pembukaan rekening, pendaftaran layanan, hingga proses administrasi yang tetap memerlukan fotokopi dokumen.
Sebaliknya, Malaysia disebut telah mengintegrasikan kartu identitas digital mereka, yakni MyCard, dengan berbagai layanan publik, termasuk distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sistem tersebut memungkinkan verifikasi identitas dan pengaturan kuota subsidi dilakukan secara otomatis dan real-time.
Perbandingan ini memicu diskusi luas di masyarakat, khususnya terkait efektivitas pemanfaatan teknologi yang telah dimiliki Indonesia. Sejumlah pihak menilai, persoalan utama bukan terletak pada infrastruktur, melainkan pada integrasi sistem dan kebijakan implementasi.
Dengan potensi teknologi yang sudah tersedia, e-KTP dinilai seharusnya dapat dikembangkan menjadi identitas digital terintegrasi yang mendukung berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial.
Penguatan kebijakan dan keseriusan dalam eksekusi menjadi kunci agar transformasi digital tidak berhenti pada tahap pengadaan teknologi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Semsi TV mencatat, momentum ini dapat menjadi refleksi bagi pemerintah dalam mendorong percepatan digitalisasi layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi di masa mendatang.
