SEMSITV.COM — Pemerintah didesak meninjau kembali prioritas kebijakan nasional dengan mendahulukan penanganan bencana alam dibandingkan mempertahankan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai pengalihan sebagian alokasi anggaran ke daerah terdampak bencana merupakan langkah yang lebih mendesak dalam situasi kedaruratan.
Menurut Gabriel, pemerintah seharusnya dapat mengambil keputusan secara rasional dengan menempatkan kepentingan kemanusiaan dan penanganan kondisi darurat sebagai prioritas.
“Pemerintah sekadar mengatakan, oke ini ada prioritas lain, alasan kemanusiaan, alasan kedaruratan, maka anggarannya dialihkan ke pos-pos itu (penanganan bencana). Kalau sudah stabil, sudah normal, baru kemudian dipikirkan kembali,” kata Gabriel saat dihubungi, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai mempertahankan program yang masih menghadapi berbagai persoalan di tengah situasi darurat berpotensi menimbulkan masalah baru. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masih munculnya kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.
Gabriel juga menyoroti alasan di balik keengganan pemerintah menghentikan sementara atau mengalihkan anggaran MBG. Menurutnya, kondisi tersebut patut dilihat dari aspek kepentingan politik elektoral serta tata kelola anggaran dalam program berskala besar.
“Lagi-lagi gampang saja. Ini kok yang darurat tidak ditangani dengan baik, yang justru menciptakan masalah malah dipertahankan. Nah, cara membacanya ya tadi itu, kepentingan elektoral di satu sisi dan kepentingan rente di sisi yang lain,” ujarnya.
Evaluasi MBG Harus Menyeluruh
Selain persoalan pengalokasian anggaran, keberlanjutan program MBG juga mendapat sorotan menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang dialami siswa di berbagai wilayah.
Gabriel menilai langkah membekukan atau menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara parsial belum cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Menurut dia, kasus yang berulang menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola program. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan.
“Karena terjadi berkali-kali, berulang-ulang, maka ini problem yang lebih sistematis. Dan problem sistematis itu ya harus diselesaikan juga secara sistematis. Yang kita harapkan itu adalah sistemnya, mulai dari hulu, dari perencanaan, sampai ke evaluasi,” tegasnya.
Gabriel berharap pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitatif dalam pelaksanaan MBG. Sebagai program sosial yang menyasar anak-anak sekolah, aspek kualitas dan keamanan pangan, menurut dia, harus menjadi perhatian utama.
Pengelolaan program juga perlu dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan, terutama ketika pemerintah tengah menghadapi situasi bencana yang membutuhkan respons cepat dan prioritas anggaran.
Kalau ingin, saya juga bisa buatkan versi lebih singkat dan tajam untuk portal berita, dengan judul yang lebih menarik tetapi tetap netral.
