Jakarta — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH M Cholil Nafis, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif wacana penerapan sistem “War Tiket Haji” sebelum benar-benar diberlakukan.
Menurutnya, gagasan tersebut tidak bisa diterapkan secara terburu-buru karena menyangkut banyak aspek penting, mulai dari keadilan bagi calon jamaah, regulasi, hingga pengelolaan keuangan haji.
“Ini wacana yang perlu didiskusikan secara serius, karena membutuhkan kajian yang mendalam,” ujar Kiai Cholil di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menyoroti potensi ketidakadilan bagi jamaah yang telah lama menunggu dalam antrean keberangkatan haji. Jika sistem baru diterapkan, dikhawatirkan akan muncul dilema bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu giliran.
“Bagaimana dengan mereka yang sudah antre sekian lama? Jika ingin ikut sistem baru, apakah harus keluar dari antrean lalu membayar penuh? Ini perlu dipikirkan matang,” jelasnya.
Selain itu, Kiai Cholil juga mengingatkan adanya potensi risiko dalam implementasi sistem tersebut, termasuk kemungkinan munculnya praktik percaloan yang memanfaatkan jalur cepat.
“Perlu diwaspadai celah-celah baru, seperti percaloan dari sistem yang memberi akses lebih cepat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa wacana ini juga akan berdampak pada aspek regulasi dan pengelolaan dana haji, termasuk peran Badan Pengelola Keuangan Haji.
“Ini tidak hanya soal teknis keberangkatan, tapi juga berkaitan dengan undang-undang dan pengelolaan keuangan haji,” katanya.
Meski demikian, Kiai Cholil mengakui bahwa gagasan tersebut memiliki sisi positif jika dilihat dari perspektif kemampuan calon jamaah.
“Dalam Islam, ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu. Bisa jadi seseorang mampu hari ini, tetapi belum tentu 10 tahun mendatang masih memiliki kemampuan, baik secara finansial maupun fisik,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh aspek harus dikaji secara menyeluruh sebelum kebijakan diambil.
“Ada sisi baiknya, tetapi tetap harus melalui kajian mendalam, mencakup regulasi, keadilan, daftar tunggu, dan keuangan haji,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil mengingatkan agar wacana tersebut tidak mengganggu fokus utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Ia pun mengimbau kementerian terkait untuk memprioritaskan kelancaran pelaksanaan haji, terutama karena ini merupakan fase awal bagi Kementerian Haji dalam menjalankan tugasnya.
“Fokus dulu pada pelaksanaan ibadah haji agar berjalan baik dan sukses. Wacana ini jangan sampai mengganggu persiapan yang sudah dekat,” pungkasnya.
