JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan mendesak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia segera mengambil langkah diplomasi secara cepat dan intensif menyusul penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua jurnalis, oleh aparat Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza.
Cindy menyatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan menegaskan perlindungan terhadap WNI di luar negeri merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara maksimal.
“Saya mengecam tindakan penangkapan terhadap warga sipil dan jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan misi kemanusiaan. Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama, dan negara wajib hadir memberikan perlindungan maksimal,” ujar Cindy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut legislator Fraksi Partai NasDem itu, kasus tersebut tidak hanya menyangkut keselamatan warga sipil Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap kebebasan pers, prinsip kemanusiaan, dan hukum humaniter internasional.
Ia menegaskan para jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan fakta-fakta kemanusiaan kepada masyarakat dunia sehingga harus mendapatkan perlindungan, khususnya saat bertugas di wilayah konflik.
“Jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan fakta kemanusiaan kepada dunia. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap pekerja media harus dijunjung tinggi, terutama di tengah konflik kemanusiaan,” katanya.
Cindy juga mendorong pemerintah Indonesia terus memainkan peran aktif dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak sipil dan kemanusiaan, termasuk memastikan keselamatan setiap WNI yang berada di luar negeri.
Menurut dia, solidaritas terhadap rakyat sipil Palestina merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang harus dihormati berdasarkan hukum humaniter internasional.
Sebelumnya, sembilan WNI, termasuk dua jurnalis Indonesia, dilaporkan ditahan aparat Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza. Peristiwa tersebut menjadi perhatian luas karena menyangkut perlindungan warga sipil dan kebebasan pers di tengah konflik yang masih berlangsung.
