SEMSITV.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan penjelasan mengenai sejumlah isu yang muncul dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait keberadaan sejumlah bangunan KDMP di kawasan pegunungan, Zulhas mengakui lokasi tersebut belum ideal. Pemerintah akan melakukan penertiban agar koperasi dapat diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 35.000 KDMP tahun ini sebagai bagian dari rencana pembangunan 82.000 koperasi di seluruh desa.
Zulhas menegaskan KDMP tidak dirancang sekadar sebagai toko atau supermarket desa. Koperasi tersebut diposisikan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program, termasuk bantuan sosial, barang bersubsidi, serta pupuk kepada masyarakat.
Selain menjadi sarana penyaluran bantuan, KDMP juga diharapkan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat, seperti gabah. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Sementara terkait MBG, Zulhas menyebut program tersebut memiliki skala besar dengan sekitar 82,9 juta penerima. Pemerintah masih menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, termasuk masalah manajemen dan dugaan penyalahgunaan. Pemerintah pun telah melakukan pembenahan terhadap pengelolaan program serta melibatkan sejumlah lembaga untuk memperkuat pengawasan.
Pemerintah juga memprioritaskan perluasan MBG ke wilayah 3T serta kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Menurut Zulhas, terdapat sekitar 3.000 titik baru di daerah 3T yang masih perlu diselesaikan, sementara kelompok ibu hamil, balita, dan ibu menyusui menambah sekitar 11 juta penerima manfaat.
Program MBG juga akan diperluas secara bertahap ke sekolah berbasis agama, termasuk pesantren. Namun, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Dalam hal keamanan pangan, Zulhas menegaskan dapur SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan ditutup. Saat ini masih terdapat hampir 7.000 dapur yang belum memiliki sertifikat tersebut. Pemerintah menilai standar tersebut penting untuk memastikan keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat.
Mengenai menu MBG, Zulhas mengatakan pemerintah membuka ruang bagi siswa untuk menyampaikan masukan apabila makanan yang diberikan tidak sesuai selera. Keluhan dapat disampaikan melalui guru untuk diteruskan kepada pengelola SPPG. Variasi menu akan diperhatikan karena setiap anak memiliki selera yang berbeda.
Pemerintah berharap pembenahan manajemen, penguatan standar keamanan pangan, serta perluasan cakupan penerima dapat membuat pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran dan berjalan lebih baik.
