JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tengah menjadi sorotan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut Dudung, arahan Presiden bersifat tegas agar seluruh program unggulan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Ia menekankan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Presiden mengarahkan kepada saya untuk mengecek langsung pelaksanaannya. Ini program prioritas nasional, harus dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan,” ujar Dudung.
Dalam langkah konkret, KSP akan mengaktifkan kembali fungsi pemantauan dan pengendalian program dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini dilakukan agar setiap persoalan di lapangan dapat diverifikasi secara objektif dan cepat, tidak hanya berdasarkan opini atau kritik yang berkembang di ruang publik.
Dudung juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi. Ia memastikan bahwa setiap temuan terkait dugaan penyimpangan, kelalaian, atau pelaksanaan program yang tidak sesuai aturan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau ditemukan pelanggaran, akan saya sampaikan langsung. Siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. KSP, kata dia, tidak ingin program strategis Presiden terganggu oleh praktik yang tidak bertanggung jawab di lapangan.
Dudung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal pelaksanaan program pemerintah. Ia menyebut kritik publik sebagai bagian penting dalam proses evaluasi, selama disampaikan dengan tujuan perbaikan.
“Kita akan cek secara menyeluruh, berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Mohon dukungan dan doa agar semua berjalan baik,” pungkasnya.
Langkah KSP ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga akuntabilitas program nasional, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
