JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) guna memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan hal tersebut usai menerima kunjungan pimpinan KPK di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana penyempurnaan regulasi untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan Stranas PK. Saat ini, tim Stranas PK melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis.
“Kita sedang merancang agar Kementerian Keuangan dan BPKP juga terlibat, sehingga pengawasan menjadi lebih kuat,” ujar Dudung.
Selain penguatan kelembagaan, KSP dan KPK juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung menegaskan akan melakukan inspeksi langsung jika ditemukan indikasi ketimpangan di lapangan. Ia memastikan tidak akan ragu membuka temuan kepada publik.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyatakan bahwa KPK terus mengedepankan pencegahan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Rekomendasi sudah kami sampaikan, dan kami menunggu tindak lanjutnya,” ujarnya.
KSP memastikan pengawasan juga akan dilakukan terhadap berbagai program prioritas lainnya, termasuk Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, serta Koperasi Merah Putih.
