SEMSITV.COM — Pemerintah mulai mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi pangan nasional. Melalui integrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah ingin membangun rantai pasok yang mampu menyerap hasil produksi petani, peternak, nelayan, hingga pembudidaya secara berkelanjutan guna mendukung target swasembada pangaan.Meski demikian, efektivitas skema tersebut dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tata kelola distribusi, keamanan pangan, hingga kemampuan memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan produsen di tingkat desa. Pemerintah kini mengintegrasikan KDMP dengan MBG melalui skema yang menempatkan koperasi sebagai pengelola dan pengumpul hasil produksi masyarakat, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertindak sebagai pembeli tetap atau offtaker bahan baku pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan integrasi tersebut dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang terhubung dari sisi produksi hingga konsumsi. Menurutnya, masyarakat tidak lagi kesulitan memasarkan hasil produksi karena kebutuhan bahan baku MBG menjadi pasar yang berkelanjutan. BACA JUGA Serap Hasil Tani Lokal, Pemerintah Integrasikan Koperasi Desa dan Dapur SPPG MBG Pemerintah Pisah Anggaran MBG dari Pendidikan Mulai APBN 2028 BGN Temukan 414 Rekening Anomali Dapur MBG, Rp311,2 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara “Inilah yang kita bangun, sebuah closed-loop economy. Warga memiliki kepastian pasar, koperasi menjadi penggerak ekonomi desa, dan anak-anak memperoleh sumber protein berkualitas melalui Program MBG,” ujarnya. Salah satu implementasi model tersebut berlangsung di KDMP Kamolan, Kabupaten Blora.
Koperasi itu memasok lele bersih kepada empat SPPG dengan harga Rp25.000 per kilogram. Setiap dapur MBG rata-rata menyerap sekitar 250 kilogram lele dalam setiap pengambilan sehingga pembudidaya memiliki kepastian permintaan dan dapat menyusun pola produksi secara berkelanjutan. Budidaya bioflok di kawasan tersebut mulai berjalan sejak Februari 2026. Pada siklus pertama, produksi mencapai sekitar 1,04 ton lele, sedangkan panen parsial siklus kedua menghasilkan sekitar 605 kilogram. Saat ini, 22 dari total 24 kolam telah diisi sekitar 92.000 benih yang ditebar secara bertahap agar jadwal panen dapat mengikuti kebutuhan pasokan SPPG. Secara nasional, pemerintah menargetkan produksi ikan budidaya mencapai 7,15 juta ton pada 2026 melalui Program Budidaya Tematik Bioflok. Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memperluas lapangan kerja di desa sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Peran MBG sebagai penyerap hasil produksi juga mulai terlihat di sektor peternakan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program tersebut telah membantu memperkuat permintaan terhadap komoditas ayam dan telur sehingga harga di tingkat peternak mulai membaik. “Telur sudah aman, ayam sudah aman, harganya sudah naik. Jadi kini MBG adalah off-taker untuk produksi-produksi pertanian, 167 juta petani peternak pekebun. Jadi MBG adalah off-takernya komunitas pertanian,” katanya.
Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Singgih menilai keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pembeli hasil produksi dapat membantu menjaga keseimbangan pasar. Menurutnya, apabila BGN mampu menyerap sekitar 15%—20% produksi ayam dan telur nasional, kelebihan pasokan yang selama ini kerap menekan harga dapat dikurangi sehingga fluktuasi harga di tingkat peternak menjadi lebih terkendali. Persoalan Belum Terjawab Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keberhasilan MBG sebagai off taker tidak dapat diukur hanya dari besarnya volume penyerapan komoditas pangan. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah menilai tiga program utama pemerintah, yakni swasembada pangan, MBG, dan KDMP, masih lebih banyak berorientasi pada pencapaian administratif dibandingkan hasil akhir berupa perbaikan sistem pangan dan penurunan angka kelaparan. Menurutnya, program swasembada pangan masih berfokus pada peningkatan produksi sejumlah komoditas tertentu sehingga belum membangun sistem pangan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Sementara itu, pelaksanaan MBG masih menghadapi persoalan tata kelola. Dia menyoroti pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dalam waktu singkat serta masih munculnya sejumlah kasus makanan yang diduga tidak memenuhi standar keamanan pangan. Isnawati juga menilai pemerintah belum menyampaikan evaluasi yang komprehensif mengenai dampak program terhadap perbaikan status gizi penerima manfaat. “Output yang disampaikan masih sebatas jumlah SPPG, jumlah penerima manfaat, dan jumlah tenaga kerja. Belum ada evaluasi apakah benar-benar memperbaiki gizi anak atau tidak,” ungkapnya kepada Bisnis.
Dia juga berpandangan pembentukan KDMP belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan ketahanan pangan karena menggunakan pendekatan dari atas ke bawah. Padahal, Indonesia telah memiliki lebih dari 131.000 koperasi yang dinilai dapat diperkuat untuk menjalankan fungsi distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Menurut Isnawati, sebagian besar aktivitas KDMP saat ini masih didominasi penyaluran pupuk bersubsidi maupun sembako, sementara aktivitas utama sebagai pengelola hasil produksi masyarakat belum terlihat secara luas. Di sisi lain, tantangan besar MBG juga masih berada pada aspek keamanan pangan. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kasus dugaan keracunan makanan masih terjadi di berbagai daerah dan menimpa ribuan penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap seluruh pelanggaran keamanan pangan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program. “Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky-panky,” ujar Sudaryono. Menurutnya, seluruh SPPG wajib menjalankan standar operasional prosedur secara disiplin, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan. Kepala dapur juga diminta bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran prosedur karena keamanan pangan berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat. Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya akan diukur dari jumlah anak yang menerima makanan bergizi, tetapi juga dari kemampuannya membangun rantai pasok pangan nasional yang berkelanjutan. Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah untuk memperkuat tata kelola, menjamin keamanan pangan, serta memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani, peternak, nelayan, dan koperasi desa sebagai pelaku utama di hulu sektor pangan.
