Magelang – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin memberikan pengarahan dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Magelang, Sabtu (18/04/2026).
Dalam arahannya, Menhan menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap konstitusi dan penguatan komitmen terhadap kepentingan nasional sebagai dasar dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerah.
Ia menekankan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi utama negara yang wajib menjadi pedoman seluruh elemen bangsa, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pertahanan nasional berbasis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Menhan juga menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan defensif aktif, yakni tidak bersifat agresif maupun ekspansif, melainkan berfokus pada upaya menjaga dan mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai bentuk ancaman.
Dalam penguatan pertahanan wilayah, pemerintah turut memproyeksikan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di setiap kabupaten/kota. Kehadiran satuan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan, tetapi juga mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurut Menhan, di sejumlah wilayah yang telah memiliki Yonif TP, berbagai dampak positif mulai dirasakan masyarakat, seperti penurunan angka kriminalitas, penguatan kohesi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, meningkatnya partisipasi ekonomi, serta perluasan akses layanan kesehatan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pertahanan negara dan pembangunan daerah berbasis kesejahteraan masyarakat.
