Menteri Jumhur Dorong Daerah Kembangkan Ekonomi Berbasis Lingkungan

oleh
oleh

SEMSITV.COM – Pemerintah terus mendorong transformasi pengelolaan lingkungan dari sekadar penanganan persoalan menjadi solusi berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi. Dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah di Jawa Barat, pada Sabtu (11/7), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah, pengurangan emisi, serta pemanfaatan potensi ekonomi karbon.

Menteri Jumhur menjelaskan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Menurutnya, pengelolaan lingkungan harus diarahkan tidak hanya untuk mengurangi dampak, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui inovasi.

“Gas metan dari tumpukan sampah sangat berbahaya, namun jika dikelola dengan baik, gas metan bisa ditangkap, diubah menjadi energi, dan menghasilkan unit karbon yang bernilai ekonomi. Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), pengurangan emisi tersebut dapat dicatat dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan lingkungan di daerah,” ujar Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur menambahkan, berbagai aktivitas lingkungan seperti pengelolaan sampah menjadi energi, penanaman pohon, hingga rehabilitasi mangrove dapat menghasilkan pengurangan emisi yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.

Selain mendorong inovasi lingkungan, Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Menurutnya, kepatuhan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan.

“Kami tidak akan segan menindak tegas pelanggaran lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan harus menjadi komitmen bersama,” tegas Menteri Jumhur.

Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Agus Rusly, menekankan pentingnya percepatan penghentian praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA). Menurutnya, pengelolaan sampah harus diarahkan menuju sistem terpadu yang mampu mengurangi risiko lingkungan sekaligus menciptakan ekonomi sirkular.

Baca Berita lainnya :  Gubernur DKI Pramono Anung Ajak Dunia Kedepankan Perdamaian dalam Acara Halalbihalal Muhammadiyah

“Kita harus segera beralih menuju pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular dan lapangan kerja hijau,” ujar Agus Rusly.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pemerintah daerah menyampaikan berbagai inovasi dan tantangan pengelolaan lingkungan di wilayah masing-masing. Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menyampaikan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah diterapkan di sekitar 200 desa melalui sistem insentif bagi warga yang melakukan pemilahan sampah.

Melalui program tersebut, masyarakat mendapatkan poin dari aktivitas pemilahan sampah yang kemudian dapat ditukar dengan kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Kuningan juga mengembangkan rencana pemanfaatan gas metana dari TPA untuk kebutuhan energi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan rencana pengembangan dua TPA baru untuk mendukung kebutuhan pengelolaan sampah bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga mendorong pengembangan perhutanan sosial berbasis budidaya kopi sebagai upaya menjaga konservasi lahan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, turut menyampaikan persoalan pertumbuhan eceng gondok yang mencapai sekitar 120 hektare dan berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Agus Rusly menjelaskan bahwa eceng gondok pada kondisi tertentu memiliki manfaat ekologis sebagai tanaman fitoremediasi yang dapat membantu menyerap polutan di perairan. Namun, pertumbuhan yang tidak terkendali tetap perlu dikelola agar tidak mengganggu ekosistem.

Menutup pertemuan, Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemulihan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama membangun kesadaran baru dalam menjaga lingkungan.

“Kerusakan lingkungan ini menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama melakukan pemulihan lingkungan dan membangun kesadaran baru untuk menjaga bumi,” pungkas Menteri Jumhur.

Baca Berita lainnya :  Luhut Dorong Skema Bertahap dalam Implementasi MBG

No More Posts Available.

No more pages to load.