SEMSITV.COM —Menteri Jumhur menambahkan, transparansi investasi juga menjadi perhatian bersama negara-negara ASEAN. Menurutnya, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura telah mengetahui perusahaan-perusahaan asal negaranya yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemegang konsesi, tanpa memandang asal negaranya, diharapkan menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran secara maksimal.
Pengalaman Indonesia dalam menekan angka karhutla tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan para menteri dan delegasi negara ASEAN pada The 27th Meeting of the Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution. Forum tersebut menegaskan pentingnya memperkuat implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), termasuk penguatan sistem peringatan dini, koordinasi lintas negara, serta percepatan operasionalisasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC).
Menteri Jumhur optimistis, dengan semakin kuatnya kolaborasi regional dan penerapan sistem mitigasi yang terintegrasi, ASEAN mampu mewujudkan kawasan yang bebas dari pencemaran kabut asap lintas batas.
“Insya Allah, pada tahun 2030 kita berjuang keras agar tidak lagi menemukan masalah asap di regional ASEAN. Pada 2030, kita akan mengarah pada sistem mitigasi yang lebih sempurna, dengan early warning system yang kuat dan kerja nyata memastikan lahan tidak kering,” tutup Menteri Jumhur.
Keberhasilan Indonesia menunjukkan bahwa pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada respons saat kebakaran terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan yang konsisten, dukungan teknologi, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan inilah yang diharapkan semakin memperkuat langkah bersama negara-negara ASEAN menuju kawasan yang tangguh dan bebas kabut asap pada 2030
