SEMSITV.COM — Dalam upaya merespons kondisi kedaruratan pengelolaan sampah yangs secara umum meliputi permasalahan minimnya infrastruktur, pendanaan pendanaan, serta dampak bencana alam di Sumatera Barat, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama jajaran pemerintah daerah menetapkan peta jalan yang menargetkan penyelesaian krisis sampah dari hulu ke hilir selambat-lambatnya pada akhir tahun 2027.
Kolaborasi lintas pemerintahan menjadi bagian yang penting untuk orkestrasi dan pengawalan terpadu, yaitu dari hanya sekadar memanfaatkan penambahan fasilitas penyelenggaraan akhir, tetapi sudah mulai fokus untuk mengubah konsep pengelolaan sampah dari yang sebelumnya dianggap sebagai beban ekologis, diubah menjadi sebuah tata kelola lingkungan yang modern, bernilai, dan berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa KLH/BPLH siap memberikan dukungan terukur, namun untuk mencapai hal tersebut pemerintah daerah harus memiliki komitmen penyelesaian terlebih dahulu serta memiliki tenggat waktu yang jelas.
“Saya ingin setelah rakor dari sini, kita punya roadmap untuk Sumatera Barat. Nanti akan muncul beberapa kebutuhan, dari mana yang bisa kita support , apa saja yang bisa kita support . Intinya setahun ke depan harus tuntas. Minimal akhir tahun 2027 urusan sampah harus sudah selesai semua,” jelas Menteri Jumhur.
Strategi jalan peta ini mencakup perubahan kebiasaan masyarakat dalam pengurangan sampah sejak dari sumbernya, penguatan peran bank sampah, optimalisasi teknologi pengolahan, hingga memastikan setiap fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) beroperasi dengan penerapan teknis pengelolaan lingkungan yang mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan yang ketat.
Menyambut inisiasi KLH/BPLH, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memandang pertemuan ini sebagai momentum penting. Menurutnya, pembangunan harus dilakukan secara terpadu agar persoalan sampah di Sumatera Barat tidak membebani pembangunan daerah.
“Persampahan masih menjadi permasalahan terbesar di Sumatera Barat. Beberapa permasalahan tersebut memerlukan pembenahan tata kelola persampahan secara menyeluruh yang dimulai dari pengurangan sampah di sumber, pengumpulan bank sampah, peningkatan kapasitas pengolahan, hingga penyelesaian akhir yang memenuhi standar lingkungan. Positif dengan pertemuan kita hari ini, ini adalah momen bagi kita untuk bersinergi, berkolaborasi, dan kemudian melakukan upaya-upaya juga sedini mungkin, mungkin,” ujar Mahyeldi.
Kondisi faktual pengelolaan sampah di lapangan juga dipaparkan secara langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis. Menurutnya, intervensi pusat sangat krusial di tengah minimnya fasilitas operasional dan dinamika anggaran daerah saat ini.
“Perlu kami sampaikan kepada Bapak, timbulan sampah kami kurang lebih 298,91 ton per hari. Harapan saya, kami dapat membenahi persampahan. Namun, perlu diketahui bahwa dengan kondisi keuangan akibat efisiensi pemotongan TKD, ditambah kami mendapat kemalangan berupa banjir dan longsor, sampai sekarang kami belum konsisten dalam menyelesaikan masalah sampah. Kami kekurangan truk, kami kekurangan ekskavator. Inilah kondisi kami, Pak,” ungkap John.
KLH/BPLH berkomitmen menjadikan model kolaborasi seperti yang telah dilakukan di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bali, dan NTB sebagai acuan strategi dalam pemetaan intervensi penyelesaian masalah persampahan di daerah lain. Sinergi ini menjadi bagian penting dan merupakan fondasi penting untuk memastikan terlaksananya pelatihan terhadap perlindungan kualitas lingkungan hidup masyarakat agar tetap terjaga dari ancaman pencemaran sampah.
