SEMSITV.COM– Kekayaan hutan tropis, ekosistem mangrove, pesisir, dan keanekaragaman hayati menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah strategi dalam upaya mengendalikan perubahan iklim Indonesia. Untuk memperkuat daerah dalam menjaga potensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong pemerintah daerah di Papua untuk mempercepat implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim dan pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Diseminasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pemangku Kepentingan Wilayah Papua yang diselenggarakan di Sorong pada tanggal 8–9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan iklim nasional ke dalam aksi nyata di tingkat daerah, dengan dukungan Partnership for Market Implementation World Bank dan GIZ Clarity .
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian perubahan iklim sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana utama di lapangan.
“Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah. Pentingnya peran Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional dan perangkat daerah sebagai penggerak utama di lapangan,” ujar Irawan Asaad.
Irawan Asaad menambahkan, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan implementasi aksi iklim di daerah.
“Pusat Pengendalian Lingkungan Papua bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai motor koordinasi, fasilitator pembangunan rendah karbon, pusat pembelajaran, sekaligus penghubung antara arah kebijakan nasional dengan implementasi nyata di lapangan,” jelas Irawan Asaad.
Papua memiliki peran penting dalam pencapaian target penurunan emisi nasional melalui keberadaan kawasan hutan yang luas, ekosistem mangrove dan pesisir yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami, serta kekayaan keanekaragaman hayati. Namun, wilayah ini juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, seperti peningkatan cuaca ekstrem, perubahan pola musim, ancaman terhadap wilayah pesisir akibat kenaikan muka air laut, serta tekanan terhadap ekosistem hutan dan pesisir.
Dalam kerangka Perjanjian Paris, Indonesia bersama negara-negara dunia berkomitmen untuk menaikkan suhu global di bawah 2 derajat Celcius serta berupaya membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius. Sebagai bentuk kontribusi, Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen melalui kemampuan sendiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030 melalui Peningkatan Kontribusi Nasional (Enhanced NDC).
Selain memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi, Indonesia juga mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen yang mendanai perubahan iklim. Melalui mekanisme tersebut, potensi penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon dapat memiliki nilai ekonomi yang mendukung pembangunan rendah karbon di daerah.
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua, Abdul Muin, menyampaikan bahwa diseminasi kebijakan ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum berbagi informasi, namun menghasilkan tindak lanjut nyata dalam memperkuat aksi iklim di Papua.
Kegiatan diseminasi ini merupakan rangkaian terakhir dari enam kegiatan regional yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan di Sorong diikuti oleh 62 peserta secara luring dan 5 peserta secara dare yang terdiri atas perwakilan pemerintah pusat, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, serta pemerintah daerah dari seluruh provinsi di Pulau Papua.
Melalui kegiatan ini, KLH/BPLH berharap semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga strategi ekosistem Papua, mempercepat pembangunan rendah karbon, serta memastikan target pengendalian perubahan iklim nasional dapat tercapai melalui aksi nyata di tingkat daerah.
