SEMSITV.COM – Pemerintah melakukan penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah mencatat masih ada sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum memperoleh manfaat program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi salah satu prioritas utama dalam penguatan pelaksanaan MBG. Penajaman sasaran dilakukan agar program lebih banyak menjangkau kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan.
Menurut pemerintah, pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok tersebut memiliki peran penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Penajaman sasaran MBG juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap tata kelola program. Pemerintah ingin memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat yang optimal dan diterima oleh kelompok yang tepat.
Selain kelompok rentan, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Percepatan layanan di daerah tersebut dinilai penting karena sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pemenuhan gizi.
Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tinggi.
Pemerintah juga menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku dan insentif sewa SPPG. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan layanan MBG di daerah yang memiliki tantangan geografis dan biaya operasional lebih tinggi.
Zulkifli Hasan menyebut percepatan operasional SPPG di wilayah 3T menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pendataan kebutuhan serta kesiapan fasilitas terus dilakukan, termasuk di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pengembangan SPPG di daerah terpencil dilakukan dengan pendekatan berbasis data. Pemerintah ingin memastikan fasilitas pemenuhan gizi dibangun di wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Selain Papua, NTT, dan Maluku, sejumlah wilayah seperti Maluku Utara dan Nias juga menjadi perhatian dalam perluasan layanan. Daerah-daerah tersebut dinilai membutuhkan percepatan akses terhadap program pemenuhan gizi.
Pemerintah menargetkan perluasan layanan MBG dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran. Koordinasi antarkementerian dan lembaga terus diperkuat agar pelaksanaan program di wilayah terpencil dapat berjalan secara efektif.
Dengan penajaman sasaran dan percepatan pembangunan SPPG, pemerintah berharap MBG tidak hanya menjangkau masyarakat dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan kelompok yang paling membutuhkan mendapatkan manfaat terlebih dahulu.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola MBG agar pelaksanaan program lebih merata, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat di seluruh Indonesia.
