SEMSITV.COM – Pemerintah terus memperketat tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi persyaratan, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari total 27.485 SPPG yang tercatat, sebanyak 3.515 unit di 324 kabupaten/kota disebut belum mengantongi SLHS. Pemerintah kemudian mengambil langkah tegas dengan menutup 455 SPPG yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh dapur MBG menjalankan standar operasional dan keamanan pangan secara konsisten.
Selain pembenahan standar dapur, pemerintah juga memperketat kedisiplinan tenaga yang bertugas di SPPG. Sebanyak 249 pengelola SPPG disebut telah diberhentikan karena persoalan kedisiplinan. Langkah ini menunjukkan bahwa aspek profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga terus memperkuat penerapan prosedur operasional standar dalam pengelolaan makanan. Pemeriksaan bahan, proses pengolahan hingga pengujian makanan sebelum didistribusikan menjadi bagian dari pengawasan untuk mencegah terjadinya persoalan keamanan pangan yang dapat merugikan penerima manfaat.
Pemerintah menargetkan pembenahan tata kelola dapur MBG dapat diselesaikan sebelum 20 Oktober 2026. Penataan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program berjalan semakin tertib, aman, dan sesuai standar, sehingga manfaat MBG dapat diterima masyarakat dengan kualitas layanan yang lebih baik.
