JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dana senilai Rp10.270.051.886.464 tersebut merupakan hasil penagihan denda administratif dan upaya penyelamatan keuangan negara yang dilakukan sepanjang tahun 2026. Dalam acara tersebut, tumpukan uang triliunan rupiah turut dipamerkan di hadapan Presiden sebagai simbol keberhasilan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara.
Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan secara simbolis dana tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Selain penyerahan dana, Satgas PKH juga menyerahkan kembali aset negara berupa kawasan taman nasional seluas 2.373.171,75 hektare kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan perkebunan kelapa sawit tahap ketujuh hasil penguasaan kembali Satgas PKH dengan luas yang sama. Aset tersebut diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, lalu diteruskan kepada CEO Danantara Dony Oskaria dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan penyelamatan uang negara tersebut. Menurutnya, dana Rp10 triliun itu menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi kekayaan rakyat.
Prabowo mencontohkan, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas di berbagai daerah Indonesia.
“Laporan Menteri Kesehatan kepada saya, Indonesia memiliki sekitar 10 ribu puskesmas dan sebagian besar belum pernah direnovasi selama puluhan tahun. Jika satu puskesmas membutuhkan sekitar Rp2 miliar untuk renovasi, maka Rp10 triliun hari ini bisa memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas,” ujar Prabowo.
Presiden juga menegaskan masih banyak fasilitas publik yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari sekolah, layanan kesehatan hingga sarana transportasi di daerah terpencil.
Menurutnya, keberhasilan penyelamatan aset dan keuangan negara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya warga di daerah yang selama ini belum mendapatkan fasilitas memadai.
“Semuanya harus diperbaiki dengan uang negara yang berhasil diselamatkan. Jika tidak diselamatkan, uang itu bisa hilang karena korupsi dan ulah para perampok uang rakyat,” tegas Prabowo.
