Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi buruh dan nelayan melalui kebijakan strategis di tingkat nasional.
Jumat, 01 Mei 2026, dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Presiden secara resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188.
Kebijakan ini menandai langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan serta nelayan di seluruh Indonesia.
“Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya baru saja tanda tangan Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Selain regulasi tersebut, Presiden juga mengumumkan program besar pembangunan 1.386 kampung nelayan yang akan dimulai tahun ini dan dilanjutkan secara bertahap di tahun-tahun berikutnya.
Ia menyebut program itu akan diperluas menjadi 1.500 kampung nelayan pada tahun berikutnya, dan berlanjut secara konsisten sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir.
“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Tahun depan 1.500, tahun depannya lagi 1.500, dan seterusnya,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan, program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar 6 juta nelayan beserta keluarga mereka yang mencapai lebih dari 20 juta jiwa.
Ia juga menyoroti persoalan klasik di sektor perikanan, termasuk keterbatasan infrastruktur seperti es dan kapal, yang akan mulai dibenahi pemerintah melalui pembangunan fasilitas di setiap kampung nelayan.
“Sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga bantu kapal-kapal untuk mereka,” tegasnya.
Selain sektor nelayan, Presiden juga menegaskan percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang ditargetkan rampung tahun ini bersama DPR RI.
“Saya sudah instruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera selesaikan RUU Ketenagakerjaan. Harus berpihak kepada kaum buruh,” ujarnya.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan arah baru kebijakan ketenagakerjaan nasional yang lebih protektif, sekaligus memperkuat sektor nelayan sebagai bagian dari agenda kesejahteraan rakyat.
