Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Laporan tersebut memuat hasil kerja KPRP sejak dibentuk, termasuk berbagai rekomendasi strategis terkait arah reformasi institusi Polri dalam jangka pendek hingga menengah.
Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa hasil kajian dirumuskan dalam 10 buku yang berisi rekomendasi kebijakan menyeluruh, mulai dari revisi Undang-Undang Polri hingga penyusunan regulasi turunan.
“Kami melaporkan 10 buku yang memuat keseluruhan policy reform dan alternatif kebijakan, baik untuk pemerintah maupun internal Polri,” ujarnya.
Menurut Jimly, penyusunan rekomendasi tersebut dilakukan melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga negara, organisasi masyarakat, serta internal kepolisian, disertai penyerapan aspirasi di sejumlah daerah.
Reformasi Polri sendiri ditargetkan berjalan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan strategis. Salah satunya terkait wacana pembentukan Kementerian Keamanan yang diputuskan tidak dilanjutkan.
“Kami sepakat tidak mengusulkan kementerian baru karena dinilai lebih banyak mudaratnya,” jelas Jimly.
Selain itu, Presiden juga memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap seperti saat ini, yakni dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian pada penguatan fungsi pengawasan eksternal Polri melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pemerintah berencana memperkuat kelembagaan Kompolnas agar lebih independen dan memiliki kewenangan yang mengikat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengatur secara lebih tegas posisi jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri di luar institusi kepolisian melalui regulasi yang bersifat limitatif.
Pertemuan ini menandai tahap akhir tugas KPRP setelah menyelesaikan mandat sejak dilantik pada November 2025. Hasil rekomendasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan regulasi untuk memperkuat institusi Polri ke depan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi Polri guna mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.
