SEMSITV.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zuhas) mengakui program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan optimal. Zulhas mengatakan, pemerintah menemukan sejumlah kasus kecurangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program MBG. “Tapi ada juga yang tidak berhasil kita akui, misalnya makanan bergizi betul, banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan,” kata Zulhas dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 provinsi di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Zulhas mengatakan, pemerintah memproses secara hukum berbagai bentuk kecurangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG. Ia memastikan, kesempatan untuk evaluasi program MBG telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan perbaikan. “Kita akui, diproses hukum, sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan, untuk kita tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda, 1-2 bulan dikasih waktu, kita akan selesaikan,” jelasnya.
Selain MBG, Zulhas mengakui masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Ia menilai pembangunan Kopdes Merah Putih bukan perkara mudah sehingga pemerintah masih menemukan sejumlah masalah di lapangan. Salah satunya terkait lokasi pembangunan koperasi yang dinilai tidak sesuai, seperti berada di kawasan pegunungan.
“Wah ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang tidak bisa naik, mobil tidak bisa naik. Masa ada? Nah itu kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa,” ucapnya. Zulhas juga menyoroti kesejahteraan nelayan yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah belum berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan secara signifikan. Hal itu tercermin dari nilai tukar nelayan yang masih berada di level 103,9.
Pemerintah, kata Zulhas, menargetkan nilai tukar nelayan dapat meningkat hingga 120. “Ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kita naik 127, sudah jauh. Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih. Nelayan itu masih 103,” ujarnya. Menurut Zulhas, kondisi ekonomi nelayan masih memprihatinkan. Ia menyebut, tanpa bantuan berupa beras dan dana tunai, anak nelayan berpotensi tidak dapat bersekolah.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan. “Tidak bisa. Kenapa nelayan? Nelayan paling miskin itu 103, sedih kita. Itu saudara kita. Itu yang tidak boleh terjadi di negara Pancasila. Tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh merasa itu bukan saudara kita, itu saudara kita,” tuturnya.
Zulhas menegaskan pemerintah akan terus melakukan perbaikan terhadap program-program yang belum berjalan sesuai target. “Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki,” sambungnya.
