JAKARTA — Wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah. Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kebijakan tersebut.
Menurut Teddy, konsep pemangkasan gaji pejabat tinggi negara masih akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat. Ia menyebutkan, pemerintah akan menggelar rapat lanjutan untuk mematangkan skema yang diusulkan.
Pernyataan itu disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026).
“Masih dalam pembahasan, belum ada keputusan apa pun,” ujarnya.
Wacana ini sebelumnya mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran pemerintah di tengah tekanan ekonomi global.
Menurut Purbaya, gaji pejabat saat ini dinilai sudah cukup tinggi, sehingga penyesuaian bisa menjadi langkah realistis untuk menekan belanja negara. Meski demikian, ia menegaskan belum ada angka pasti terkait besaran pemotongan yang akan diterapkan.
Selain pemangkasan gaji, pemerintah juga mendorong kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran dengan menunda pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, seperti kegiatan rapat berbiaya besar maupun program dengan dampak ekonomi terbatas.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kajian terkait kebijakan ini masih terus disusun, termasuk kemungkinan penerapannya pada anggota legislatif.
Langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali, khususnya di tengah dinamika global yang dipengaruhi konflik geopolitik.
Pemerintah menargetkan kebijakan fiskal tetap berada dalam batas aman, sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
