Tangerang – Polemik pelaksanaan dam haji kembali menjadi perhatian DPR RI di tengah penyelenggaraan ibadah haji 2026. Perbedaan pandangan ulama terkait penyembelihan dam di Arab Saudi maupun di Indonesia dinilai perlu segera dirumuskan agar tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pemerintah perlu duduk bersama para ulama untuk mencari formulasi terbaik terkait pelaksanaan dam haji.
“Ada aspek hukum yang harus hati-hati. Tidak semua ulama meyakini dam boleh dilaksanakan di tanah air dan dibagikan di tanah air,” ujar Marwan sebelum bertolak ke Makkah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, sebagian ulama masih berpandangan dam harus dilakukan di Arab Saudi sesuai ketentuan fikih klasik. Namun sebagian lainnya menilai pelaksanaan di Indonesia dimungkinkan atas dasar kemanfaatan, kedaruratan, serta kemudahan bagi jemaah.
Praktik penyembelihan dam di Indonesia sendiri mulai diterapkan dalam beberapa tahun terakhir seiring aturan pemerintah Arab Saudi yang semakin ketat terkait penyembelihan hewan dam.
Marwan menjelaskan, jemaah Indonesia kini diwajibkan menggunakan lembaga resmi bernama Adahi untuk pelaksanaan dam di Arab Saudi dengan biaya yang dinilai cukup mahal.
“Mereka sama sekali tidak memperbolehkan lagi sembelih dam di sembarang tempat. Kita membayar lewat satu lembaga namanya Adahi dan harganya memang cukup mahal,” katanya.
Menurut DPR, pelaksanaan dam di Indonesia dinilai memiliki manfaat ekonomi dan sosial lebih besar karena daging dapat langsung disalurkan kepada masyarakat dalam negeri. Namun demikian, aspek syariat tetap harus menjadi pijakan utama agar kebijakan tersebut tidak memicu polemik baru.
Karena itu, DPR mendorong agar kajian bersama antara ulama, pemerintah, dan otoritas terkait segera dilakukan guna menghasilkan dasar hukum serta mekanisme yang jelas mengenai pelaksanaan dam haji.
“Kalau kita sudah mendapatkan cara pandang yang baik dari sisi hukumnya, segera itu dijalankan,” tandasnya.
