JAKARTA — Insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk membenahi keselamatan perlintasan kereta api.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perhubungan bersama PT KAI langsung bergerak mempercepat penertiban perlintasan sebidang di berbagai daerah.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyasar langsung kondisi di lapangan.
Data terbaru menunjukkan ada 4.046 perlintasan sebidang di Indonesia, dan hampir setengahnya—sebanyak 1.903 titik—masih belum dijaga. Kondisi ini dinilai rawan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah konkret, mulai dari penutupan perlintasan liar, pembangunan jalur tidak sebidang seperti flyover dan underpass, hingga pemasangan sistem pengamanan otomatis.
Tak hanya itu, pemerintah telah menetapkan puluhan titik prioritas yang akan ditangani dalam waktu dekat. Kriteria utamanya meliputi lokasi dengan riwayat kecelakaan, volume kendaraan tinggi, hingga kondisi medan yang berbahaya seperti tikungan tajam atau jarak pandang terbatas.
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti peran masyarakat. Banyak perlintasan liar yang justru dibuka secara mandiri dan membahayakan pengguna jalan maupun perjalanan kereta.
“Perlintasan liar sangat berisiko karena tidak dilengkapi sistem keselamatan. Kami minta masyarakat tidak membuka atau menggunakan jalur ilegal,” ujar Dudy.
Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin saat melintasi rel kereta, terutama dengan tidak menerobos palang pintu yang sudah tertutup.
Upaya ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan sekaligus menciptakan sistem transportasi kereta api yang lebih aman dan tertib di Indonesia
