SEMSITV.COM — Pengakuan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alarm keras bagi pemerintah. Setelah hampir dua tahun berjalan dengan dukungan anggaran besar, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu justru masih dibayangi persoalan yang tak kunjung berhenti.
Zulhas bahkan secara terbuka menggunakan kata “gagal” untuk menggambarkan pelaksanaan MBG.
“MBG kita akui gagal. Anggaran besar, sudah hampir dua tahun, masalah nggak berhenti, termasuk yang terakhir,” kata Zulhas.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyerap sumber daya negara dalam jumlah besar. Dengan demikian, persoalan yang terus berulang bukan lagi sekadar persoalan teknis di lapangan, tetapi menyangkut efektivitas pengelolaan program.
Jika anggaran besar belum mampu menghilangkan persoalan dalam pelaksanaan, maka pemerintah menghadapi pertanyaan serius mengenai kualitas perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan manajemen program tersebut.
Bukan Kebijakannya, Tapi Manajemennya
Zulhas berupaya memisahkan antara kebijakan MBG dan persoalan dalam pelaksanaannya. Menurut dia, pemerintah tidak keliru menjadikan pemenuhan gizi masyarakat sebagai agenda prioritas.
Kesalahan justru berada pada tata kelola program.
“Pelaksanaan yang tidak tepat, salah kita. Bukan kebijakan yang tidak tepat, tapi dalam manajemennya yang tidak tepat dan kita perbaiki,” ujarnya.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya persoalan serius dalam pengelolaan MBG. T
antangannya kini bukan sekadar mempertahankan program, melainkan membuktikan bahwa perbaikan manajemen benar-benar mampu mengatasi persoalan yang selama ini muncul.
Sebab, semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula tuntutan agar pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden Siapkan Manajemen Baru
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Presiden Prabowo disebut telah menunjuk jajaran baru untuk menangani persoalan manajemen MBG.
Zulhas menyebut jajaran baru tersebut berasal dari kalangan muda dan memiliki kapasitas untuk melakukan pembenahan.
“Pak Presiden sudah menunjuk yang baru. Anak muda, fresh, pintar, hebat,” kata Zulhas.
Namun, pemerintah masih meminta waktu. Zulhas menyebut proses pembenahan akan dilakukan secara bertahap dalam satu hingga dua bulan ke depan.
“Kasihlah waktu kita satu-dua bulan ini. Kita akan beresin bertahap, pelan-pelan. Satu-dua bulan ini MBG kita akan selesaikan,” tegasnya.
Permintaan waktu tersebut menjadi ujian baru bagi pemerintah. Setelah pengakuan bahwa pelaksanaan MBG gagal, masyarakat tentu menunggu apakah perubahan manajemen mampu menghasilkan perbaikan nyata atau justru kembali menghadirkan persoalan yang sama.
Tetap Jalan Meski Diakui Gagal
Di tengah berbagai persoalan, pemerintah memastikan MBG tidak akan dihentikan.
Zulhas menilai program tersebut memiliki tujuan strategis, terutama untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang memadai dan mencegah kemiskinan serta kekurangan gizi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Kenapa MBG harus dikasih? Karena perintah konstitusi,” ujarnya.
Menurut Zulhas, negara tidak boleh membiarkan anak dari keluarga miskin tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi yang kemudian berpotensi memperpanjang persoalan kemiskinan.
“Tidak boleh orang miskin, anaknya kurang gizi, miskin. Nanti kawin sama orang miskin, anaknya kurang gizi, miskin lagi. Nggak boleh, nggak boleh kita tidak mau tahu. Perintah konstitusi harus diurus oleh negara,” tegasnya.
Namun, alasan tersebut sekaligus menempatkan pemerintah pada tanggung jawab yang lebih besar. Jika MBG disebut sebagai kewajiban negara, maka kualitas pelaksanaan dan penggunaan anggarannya juga tidak boleh dibiarkan bermasalah.
Program sebesar MBG membutuhkan pengawasan ketat dari hulu hingga hilir. Mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan bahan pangan, pengolahan, distribusi, hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Pengakuan Zulhas Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
Pengakuan terbuka Zulhas bahwa MBG gagal tidak bisa dianggap sebagai pernyataan biasa. Sebab, pengakuan tersebut datang dari salah satu pejabat yang memiliki posisi strategis dalam urusan pangan.
Kini pemerintah harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa persoalan terus muncul setelah program berjalan hampir dua tahun, sementara anggaran yang disiapkan sangat besar?
Zulhas menegaskan pemerintah akan memperbaiki manajemen dan meminta masyarakat memberikan kesempatan.
“Pelaksanaan yang tidak tepat salah kita, bukan kebijakan yang tidak tepat, tapi dalam manajemennya yang tidak tepat dan kita perbaiki,” katanya.
Pemerintah juga harus membuktikan bahwa pergantian dan pembenahan manajemen bukan sekadar perubahan struktur, tetapi menghasilkan perbaikan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, dalam program yang menggunakan anggaran negara dalam skala besar, keberhasilan tidak cukup diukur dari seberapa banyak makanan dibagikan. Ukurannya juga terletak pada ketepatan sasaran, kualitas layanan, efektivitas anggaran, serta kemampuan pemerintah mencegah persoalan yang sama terus berulang.
Bagi pemerintah Prabowo, satu hingga dua bulan yang diminta Zulhas kini menjadi periode penting untuk membuktikan apakah MBG benar-benar bisa dibenahi atau pengakuan “gagal” tersebut kembali menjadi catatan panjang persoalan program prioritas pemerintah.
Zulhas sendiri menyebut MBG sebagai bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo yang menurutnya merupakan bentuk koreksi terhadap perjalanan reformasi selama 28 tahun.
“Intinya adalah kebijakan pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo ini sangat mendasar, sebagai bentuk koreksi dari 28 tahun kita reformasi,” pungkas Zulhas.
