JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu kendaraan niaga jenis pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Permintaan tersebut disampaikan di tengah kabar bahwa distribusi kendaraan completely built up (CBU) itu sudah mulai berjalan di dalam negeri.
“Rencana impor 105 ribu mobil pick up dari India sudah saya sampaikan agar ditunda dulu, mengingat presiden masih berada di luar negeri,” kata Dasco di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dasco menilai kebijakan strategis seperti ini perlu dibahas secara langsung bersama Presiden Prabowo Subianto setelah kembali ke Indonesia. Menurutnya, pembahasan tersebut penting agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Ia menegaskan, presiden juga perlu meminta pandangan para menteri terkait serta menghitung kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum memutuskan kelanjutan impor.
“Presiden tentu akan membahas detailnya dan mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri. Karena itu kami minta ditunda dulu,” ujarnya.
200 Unit Sudah Masuk, Target 1.000 Unit Akhir Bulan
Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) sebagai pelaksana pengadaan telah merealisasikan sebagian impor tersebut. Perusahaan menggandeng dua produsen otomotif India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
Nilai total pengadaan 105 ribu unit kendaraan komersial itu mencapai sekitar Rp24,66 triliun.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa impor dilakukan karena pertimbangan efisiensi harga.
Ia mengungkapkan, sejauh ini 200 unit kendaraan telah tiba dan mulai didistribusikan. Dalam waktu dekat, tambahan 400 unit akan masuk, dengan target total 1.000 unit tiba hingga akhir bulan.
“Kita distribusikan ke lokasi yang sudah siap, maupun yang belum siap. Untuk sementara kita tempatkan di Kodim, sehingga saat koperasi siap, kendaraan bisa langsung dimobilisasi,” ujar Joao.
Setiap koperasi direncanakan akan menerima satu unit kendaraan untuk mendukung operasional.
Polemik dan Respons Industri
Kebijakan impor kendaraan secara utuh (CBU) ini memicu kritik dari kalangan industri otomotif nasional. Sejumlah pelaku usaha menilai produsen dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga untuk program Koperasi Merah Putih.
DPR pun menegaskan ingin memastikan kebijakan pemerintah tidak merugikan industri otomotif domestik yang sedang berkembang.
Isu ini kini menunggu keputusan final pemerintah setelah Presiden kembali ke Tanah Air dan melakukan pembahasan lintas kementerian.
