Davos, Swiss — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan fondasi utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada investor yang bersedia menanamkan modal di negara yang mengabaikan supremasi hukum.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang berinvestasi di negara yang tidak taat hukum,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sejak awal masa pemerintahan, Presiden menyatakan perang terbuka terhadap praktik korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang.
“Saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, pemerintah menemukan berbagai penyalahgunaan besar, termasuk dalam tata kelola bahan bakar, minyak mentah, perkebunan, dan pertambangan. Pemerintah berhasil menyita sekitar empat juta hektare perkebunan dan tambang ilegal.
“Ini bukan pasar bebas. Ini adalah ekonomi keserakahan dan ketamakan,” kata Presiden.
Menurut Presiden Prabowo, hasil nyata dari penegakan hukum tersebut telah terlihat, salah satunya dengan menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
“Tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” tegas Presiden.
Pidato Presiden Prabowo di Davos menegaskan pesan bahwa Indonesia terbuka bagi investasi global, dengan satu prinsip yang tidak dapat ditawar: supremasi hukum dan keadilan sosial.
