Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terkait rencana menjadikan Bandara Kertajati sebagai fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules milik Amerika Serikat.
Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga menyangkut kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI. Menurut Menhan, pemerintah Amerika Serikat menawarkan Indonesia menjadi pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat C-130 Hercules untuk kawasan Asia.
TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan terkait cakupan operasional fasilitas MRO tersebut. Ia mengingatkan, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, maka dapat menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan kondisi tersebut perlu dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.
Ia juga menyoroti status Bandara Kertajati yang saat ini merupakan bandara sipil. Menurutnya, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka perlu ada pengaturan zonasi, tata kelola, dan regulasi yang jelas agar tidak mengganggu pelayanan penerbangan sipil.
Selain itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia.
“Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” tutupnya.
