JAKARTA – Menteri Pertahanan menyebut prajurit TNI yang tergabung dalam batalyon teritorial pembangunan di setiap kabupaten dapat berperan lebih luas di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan keagamaan seperti masjid.
Dalam keterangannya di rapat Komisi I DPR, Menhan menjelaskan bahwa satu batalyon terdiri dari sekitar 1.190 prajurit dengan latar belakang beragam, mulai dari lulusan pesantren hingga rohaniawan non-Muslim. Kehadiran mereka disebut bukan hanya untuk tugas pertahanan, tetapi juga penguatan sosial di daerah penugasan.
“Di kabupaten-kabupaten ada masjid dan gereja. Prajurit kita bisa masuk ke lingkungan itu, bahkan bisa membantu di masjid sebagai imam dan khatib,” ujar Menhan dalam rapat di Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pernyataan tersebut menekankan konsep keterlibatan prajurit dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk mendampingi kegiatan keagamaan dan pendidikan di wilayah penugasan batalyon teritorial.
Penguatan Sosial di Daerah
Menhan menyampaikan, kehadiran batalyon teritorial diharapkan dapat memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat. Selain kegiatan keagamaan, prajurit juga dapat terlibat dalam kegiatan pendidikan, termasuk membantu mengajar di sekolah-sekolah.
Menurutnya, pendekatan ini bertujuan menciptakan kedekatan emosional antara prajurit dan warga sehingga keberadaan TNI di daerah terasa lebih humanis dan diterima masyarakat.
Komposisi Batalyon Beragam
Setiap batalyon teritorial terdiri dari berbagai latar belakang prajurit, termasuk yang memiliki kemampuan di bidang keagamaan. Hal ini disebut menjadi salah satu alasan prajurit dapat beradaptasi dalam berbagai aktivitas sosial, baik di masjid, gereja, maupun lingkungan pendidikan.
Pernyataan ini juga menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai transformasi peran TNI dalam mendukung pembangunan dan stabilitas sosial di daerah.
