SEMSITV.COM – Pemerintah memutuskan untuk memisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan mulai tahun 2028 guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Rabu (12/8/2026).
Pemisahan tersebut belum dapat diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 karena proses penyusunannya telah rampung sebelum amar putusan dibacakan. Rencana APBN 2027 yang telah disepakati DPR dijadwalkan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026 mendatang.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada putusan MK tersebut dan terus melakukan peninjauan secara bertahap.
“Yang pertama kan kalau kalau pertanyaannya kaitannya dengan putusan MK, di situ kan juga amar putusannya kan memberikan tenggat waktu ya. Nah, karena juga secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan gitu,” ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
Langkah peninjauan ulang tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas serta alokasi anggaran belanja negara di sektor pendidikan.
“Tapi bahwa itu menjadi concern, itu iya. Yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu per satu kita review,” katanya.
Pemerintah juga berfokus menjaga agar kewajiban alokasi anggaran pendidikan dapat terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani,” lanjut Prasetyo.
Selain penyesuaian regulasi, pemerintah telah menyalurkan anggaran pendidikan ke berbagai program prioritas, termasuk program pembenahan sarana fisik sekolah. Pada tahun 2026, volume target rehabilitasi sekolah ditingkatkan secara signifikan berdasarkan evaluasi lapangan.
“Contoh misalnya kalau untuk tahun ini yang tadinya dialokasikan untuk memperbaiki kurang lebih 17.000 sekolah, itu kemudian atas petunjuk dari Bapak Presiden karena berdasar laporan dan data, maka pemerintah memutuskan untuk menambah, ya menambah kurang lebih 60.000 titik sekolah yang diperbaiki atau yang direnovasi untuk di tahun 2026,” papar Prasetyo.
