JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memfasilitasi evakuasi bertahap sebanyak 32 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
WNI yang mengikuti evakuasi gelombang pertama terdiri dari berbagai latar belakang, yakni 10 pekerja, satu pengajar atau jurnalis, 14 pelajar atau mahasiswa, dua pekerja migran Indonesia (PMI), serta lima wisatawan.
Sebanyak 22 WNI yang tergabung dalam kloter pertama telah tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (10/3) sekitar pukul 18.00 WIB. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Kami mengucapkan selamat datang kembali ke Indonesia dan selamat berkumpul bersama keluarga,” ujar Menlu Sugiono saat menyambut para WNI tersebut.
Sementara itu, kloter kedua yang terdiri dari 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (11/3). Setelah tiba di Tanah Air, para WNI akan difasilitasi pemerintah daerah untuk melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing.
Menlu menegaskan bahwa di tengah perkembangan situasi keamanan di Iran dan kawasan sekitarnya, prioritas utama pemerintah adalah memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di wilayah terdampak konflik.
“Sejak konflik berlangsung, Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di Timur Tengah terus berkoordinasi secara erat untuk memantau situasi, melakukan pendataan WNI, serta menyiapkan langkah-langkah kontinjensi,” jelasnya.
Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran, saat ini tercatat terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mayoritas dari mereka merupakan pelajar dan mahasiswa yang banyak bermukim di Kota Qom, sementara lainnya merupakan pekerja migran dan ekspatriat.
Pemerintah melalui KBRI di Tehran terus melakukan komunikasi intensif dengan para WNI untuk memastikan kondisi mereka serta melakukan penilaian terhadap bentuk bantuan yang dapat diberikan sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Langkah evakuasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada seluruh WNI di luar negeri, khususnya yang berada di wilayah yang terdampak konflik.
