JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pemenuhan dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas pemenuhan SDM guna mendukung percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kamis (02/04/2026), di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta.
Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memastikan agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan secara optimal.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa optimalisasi SDM tidak sekadar proses administratif, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah.
“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” ujar Rini.
Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yaitu koperasi desa/kelurahan Merah Putih, kampung nelayan, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan.
Rini menekankan bahwa kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster perlu segera menindaklanjuti proyeksi kebutuhan SDM.
“Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional,” lanjutnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan program prioritas memerlukan pendekatan collaborative dan network governance, agar seluruh elemen pemerintahan dapat bergerak dalam satu arah dan saling terhubung.
Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, sehingga hasil pembangunan menjadi tanggung jawab kolektif, bukan hanya satu pihak.
“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga,” tegas Rini.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
