JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan diplomasi realistis dan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi dinamika geopolitik global, khususnya terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta upaya penyelesaian konflik Palestina.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu tokoh diplomasi, akademisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP diarahkan untuk memastikan transisi kemanusiaan di Gaza tetap berjalan sesuai prinsip perdamaian dan kepentingan nasional.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo menunjukkan pandangan realistis dalam membaca situasi global. Menurutnya, saat ini BoP menjadi satu-satunya mekanisme yang tersedia untuk mengawal proses transisi di Gaza.
Ia mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden yang menyadari potensi tantangan geopolitik, sekaligus tetap membuka opsi bagi Indonesia untuk menarik diri apabila proses tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri nasional.
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Ia menekankan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam BoP telah melalui konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Menurut Hassan, keterlibatan delapan negara Islam dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting agar langkah-langkah yang diambil tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan serta memberikan dukungan nyata bagi rakyat Palestina.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat komunikasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan terkait arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.
