Nganjuk – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi maupun komoditas perdagangan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup dan kedaulatan bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kamis (15/05/2026).
Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa pangan memiliki posisi strategis bagi masa depan negara. Menurutnya, bangsa yang tidak mampu menjaga ketersediaan pangan akan berada dalam posisi rentan di tengah dinamika global.
“Selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekadar komoditas. Pangan adalah masalah hidup suatu bangsa,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa target swasembada yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, ternyata mampu diwujudkan lebih cepat berkat kerja keras seluruh jajaran pemerintah, terutama sektor pertanian.
“Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun. Saya terima kasih,” ujarnya.
Menurut Presiden, ketahanan pangan merupakan tanggung jawab langsung seorang kepala negara. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, ketersediaan pangan harus dipastikan aman dalam kondisi apa pun.
“Saya yang bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Saya yang bertanggung jawab,” katanya.
Pengalaman Presiden di dunia militer turut membentuk pandangannya mengenai pentingnya pangan bagi kekuatan negara. Ia menilai kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh persenjataan, tetapi juga oleh kesiapan logistik pangan.
“Sebelum kita berangkat operasi, kita cek berapa beras yang kita punya. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang,” ucap Presiden.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek harga murah melalui impor. Baginya, yang lebih utama adalah memastikan rakyat Indonesia memiliki cadangan pangan yang cukup dan berkelanjutan.
Di tengah ketidakpastian global serta pembatasan ekspor pangan dari sejumlah negara, Presiden menyebut Indonesia kini justru mendapat perhatian internasional karena dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional.
“Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Minta beli beras dari kita,” ungkapnya.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa kepentingan rakyat Indonesia dan kesejahteraan petani nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia meminta agar kebijakan ekspor pangan dilakukan secara terukur dan tidak merugikan kebutuhan dalam negeri.
“Jangan nyetop, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu,” tegas Presiden.
Menutup sambutannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih percaya diri terhadap kemampuan Indonesia dalam membangun kemandirian nasional, khususnya di sektor pangan.
“Kita juga harus berani untuk mengiklankan diri kita sendiri. Bukan mengiklankan kebohongan tapi kebenaran,” tutup Presiden.
