SEEMSITV.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bisa ditekan meski pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut pada tahun depan.
Purbaya mengatakan efisiensi dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci untuk menekan biaya MBG hingga di bawah Rp200 triliun.
Ia mengaku telah membahas efisiensi tersebut dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.
“Saya bicara dengan Kepala MBG yang baru. Sepertinya, (MBG) bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun. Tahun depan (MBG) juga dianggarkan Rp240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” jelas Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Jakarta, Kamis, 3 September 2026
Ke depan, Purbaya memastikan pengawasan terhadap MBG akan dilakukan langsung di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pemerintah akan melihat kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk mengetahui efektivitas dan kebutuhan pembiayaan program tersebut.
Dengan pengawasan tersebut, pemerintah dapat melihat penggunaan anggaran sekaligus mencari ruang efisiensi dalam pelaksanaan MBG.
Pemerintah Siapkan Rp40 Triliun untuk KDMP
Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Purbaya mengatakan Kemenkeu telah menyiapkan anggaran sekitar Rp40 triliun per tahun selama beberapa tahun ke depan. Dana tersebut digunakan untuk membayar bunga kepada bank yang memberikan pembiayaan kepada koperasi.
“Sudah siap dari awal tahun itu untuk membayar cicilan bunganya. Jadi, September ini kan akan jatuh tempo. Saya pastikan uangnya siap untuk dibayar sehingga sistem perbankan kita tidak goncang,” kata Purbaya.
Pemerintah juga tengah memantau kemampuan koperasi dalam membayar kewajibannya kepada perbankan.
Koperasi yang Belum Mampu Bayar Akan Diawasi
Di sela-sela acara, Purbaya juga mengatakan pembiayaan KDMP masih berada pada tahap awal sehingga perlu dilakukan audit sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya.
“Ini kan baru yang fase pertama. Itu harus diaudit dulu sebelumnya. Cuma, kan belum semuanya diaudit. Kalau nggak semuanya diaudit, yang belum bayar gimana. Kami pastikan bisa dibayar dengan suatu kondisi tertentu,” jelas Purbaya.
Adapun untuk KDMP yang belum mampu membayar cicilan kepada bank, kewajiban tersebut akan diselesaikan pada tahun depan.
Penanganan pembayaran utang tersebut juga melibatkan PT Agrinas Palma Nusantara dan Kementerian Koperasi.
