Jakarta — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang digelar pada Jumat (23/1/2026).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan stabilitas tersebut didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarlembaga anggota KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Memasuki Januari 2026, Menkeu mencatat volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama dipicu ketegangan perdagangan dan dinamika geopolitik global.
“KSSK akan terus mencermati dan melakukan forward looking assessment terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global, sekaligus melakukan mitigasi secara terkoordinasi antarlembaga,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Senin (27/1/2026).
Menkeu menjelaskan, perekonomian global pada akhir 2025 masih menghadapi tekanan akibat perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok serta kebijakan pelonggaran moneter The Fed yang lebih agresif. Pada triwulan IV/2025, The Fed menurunkan Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin ke kisaran 3,50–3,75 persen seiring perlambatan ekonomi dan melemahnya pasar tenaga kerja AS.
Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen untuk 2025 dan 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Oktober 2025.
Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan kinerja solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2025 diperkirakan meningkat, didorong oleh penguatan permintaan domestik, membaiknya keyakinan pelaku usaha, serta dukungan stimulus fiskal dan moneter.
“Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,2 persen. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,4 persen, sejalan dengan sinergi kebijakan pemerintah dan anggota KSSK,” kata Menkeu.
APBN terus menjalankan peran strategis sebagai shock absorber di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu APBN, sementara pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target.
Defisit APBN tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB, dan tetap dikelola secara kredibel serta berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dukungan APBN juga diperkuat melalui sinergi kebijakan bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS,” tegas Menkeu.
