Purwakarta – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi Waduk Jatiluhur tetap berjalan optimal seiring usia waduk yang telah mencapai 59 tahun.
Novita menegaskan, Waduk Jatiluhur memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai daerah, kondisi waduk menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI.
“Komisi V ingin memastikan fungsi Waduk Jatiluhur yang sudah berumur hampir enam dekade ini tetap terjaga, mulai dari dukungan air, pemanfaatan listrik, hingga sinerginya dengan masyarakat,” ujar Novita.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar menggunakan satu data dan satu peta nasional bendungan sebagai dasar perencanaan pembangunan waduk besar, sedang, dan kecil di seluruh Indonesia.
Menurut legislator Dapil Jawa Tengah VIII itu, data terpadu sangat penting untuk menentukan prioritas pembangunan bendungan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan secara tepat dan terukur.
Selain itu, Komisi V DPR RI meminta agar monitoring dan evaluasi waduk dilakukan secara berkala, terutama pada waduk yang telah berusia tua. Langkah ini diperlukan untuk mendeteksi potensi kerusakan struktur, sedimentasi, maupun gangguan aliran air sejak dini.
“Kami tidak ingin ada waduk yang luput dari pengawasan hingga membahayakan masyarakat. Monitoring harus menjadi bagian utama dalam pengelolaan waduk,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Komisi V DPR RI juga menyoroti perlunya peningkatan nilai ekonomi masyarakat sekitar waduk melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, tanpa membebani anggaran negara.
Terkait penyediaan air minum, Novita menilai masih diperlukan penambahan titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Ia mendorong pemetaan kebutuhan SPAM yang disinergikan antara pemerintah pusat, pengelola waduk, dan pemerintah daerah.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap infrastruktur sumber daya air strategis nasional guna memastikan keselamatan, keberlanjutan, dan manfaat optimal bagi masyarakat.
