SEMSITV.COM – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan hingga pertengahan Agustus 2026 belum menjangkau separuh dari total sasaran penerima manfaat. Dari hampir 194.000 siswa dan kelompok 3B yang menjadi sasaran, baru sekitar 82.000 penerima yang mendapatkan manfaat program tersebut.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, capaian tersebut baru mencapai 42,57 persen dari total sasaran. Kondisi itu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam evaluasi pelaksanaan MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang harus menerima manfaat hampir 194.000 siswa, kemudian 3B. Tetapi sampai dengan 17 Agustus kemarin datanya baru 82.000. Jadi baru 42,57 persen manfaat yang bisa diberikan BGN terhadap siswa sekolah yang ada di Kota Balikpapan,” kata Bagus, pada hari Jumat, 27 Agustus 2026.
Evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan ke sejumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Balikpapan. Pemkot mengundang Kepala KPPG/BGN Balikpapan serta Koordinator Wilayah BGN Balikpapan yang bertugas memonitor SPPG yang telah beroperasi.
Dari hasil pemantauan, saat ini terdapat 36 SPPG yang telah beroperasi, dua dapur berstatus suspend, sementara 10 lainnya masih dalam tahap proses. Dengan demikian, terdapat 46 dapur yang beroperasi maupun sedang dalam proses.
Bagus menjelaskan, belum maksimalnya cakupan penerima manfaat salah satunya dipengaruhi penghentian sementara penambahan dapur baru menyusul pergantian pimpinan di tingkat BGN.
Selain itu, masih terdapat dua dapur yang dihentikan sementara karena belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan BGN.
“Dua disuspend, kemudian yang on progress ada 10. Sementara yang lain masih menunggu keputusan dari BGN pusat, apakah bisa dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.
Bagus berharap dua dapur yang saat ini berstatus suspend dapat segera memenuhi persyaratan dan kembali beroperasi. Pemkot juga terus berkoordinasi dengan BGN agar persoalan teknis yang menghambat operasional dapat segera diselesaikan.
Dengan cakupan penerima yang belum mencapai 50 persen, Pemkot Balikpapan berencana menyampaikan surat kepada pemerintah pusat agar kebijakan moratorium penambahan dapur MBG dapat ditinjau kembali.
Menurut Bagus, penambahan dapur perlu menjadi perhatian terutama untuk wilayah yang memiliki persoalan stunting cukup tinggi.
“Kita akan membuat surat karena kita ingin di daerah yang stunting maksimal itu kita berikan (MBG), supaya moratorium itu bisa dicabut, sehingga bisa lebih besar atau lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat,” jelasnya.
Pemkot menilai perluasan cakupan MBG menjadi penting agar manfaat program tidak hanya berhenti pada pemenuhan makanan harian, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas kesehatan dan perkembangan peserta didik.
Selain memperluas cakupan penerima, Pemkot Balikpapan juga ingin memastikan program MBG benar-benar memberikan dampak terhadap perkembangan anak.
Bagus mengatakan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut perlu diimbangi dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur.
“Apakah manfaat itu dirasa sekali oleh anak-anak kita, pertumbuhan, berat badan, tinggi badan, kemudian juga kesehatan selama bersekolah, terus yang paling penting lagi apakah prestasinya juga meningkat,” katanya.
Karena itu, Pemkot berencana mendorong adanya laporan perkembangan siswa sebagai salah satu indikator evaluasi program MBG di sekolah. Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan stamina, pertumbuhan dan tumbuh kembang siswa setelah menerima makanan bergizi gratis.
Namun, Bagus menegaskan mekanisme tersebut tidak boleh menambah beban administrasi bagi kepala sekolah maupun guru.
“Intinya tidak membebani kepala sekolah atau guru sekolah, tapi paling tidak setiap sekolah ada contoh untuk laporan perkembangan mengenai makan bergizi gratis ini terhadap perkembangan stamina dan tumbuh kembang anak-anak sekolah kita,” pungkasnya.
Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik mengatakan di tengah proses perluasan cakupan, Pemkot Balikpapan juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Disdikbud berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
“Kami, Pemerintah Kota Balikpapan, selalu melakukan monev. Teman-teman dari Dinas Kesehatan juga terlibat. Jadi, standarnya saya kira sudah diperhatikan,” kata Irfan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot mengantisipasi munculnya persoalan dalam penyediaan makanan bergizi seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
Irfan menegaskan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga, mulai dari proses pengolahan hingga makanan diterima peserta didik. “Kalau di kami, sekali lagi, hanya menerima manfaat. Harapan kita jangan sampai ada kejadian seperti itu,” tutupnya.
