Bandung – Menteri Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menegaskan pers tidak boleh melemah akibat tekanan negara dan harus tetap menjadi pilar penting dalam demokrasi serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka program Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Kamis (21/5/2026).
“Pers tidak boleh mati, pers harus jadi besar. Saya tidak mau ada tuduhan pers mati karena pemerintah,” ujar Natalius Pigai.
Menurut Pigai, pemerintah berkomitmen menjaga independensi media sekaligus membangun hubungan kemitraan strategis yang sehat tanpa intervensi terhadap ruang redaksi.
“Kementerian HAM telah berkomitmen untuk menjalin kerja sama kemitraan strategis tapi mutualisme non-interdependence. Jadi tanpa saling intervensi tapi juga saling bekerja sama, tetap menjaga integritas dan kredibilitas masing-masing,” katanya.
Ia menilai media memiliki peran penting sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah serta menjadi sarana penyampaian kritik demi memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM.
“Media yang baik itu adalah media yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah dan mengakselerasi kebijakan pemerintah langsung kepada masyarakat,” lanjutnya.
Pigai juga mengibaratkan pers sebagai penerang di tengah tantangan global dan derasnya arus informasi digital.
“Tanpa pers dunia ini gelap. Pers adalah lilin kecil di tengah lorong kegelapan,” ucapnya.
Program Kelas Jurnalis HAM tersebut diikuti 59 jurnalis dari berbagai media dan asosiasi pers sejak Rabu (20/5/2026).
Sementara itu, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya membangun peradaban HAM di Indonesia melalui penguatan pemahaman jurnalis terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Para peserta mendapatkan materi dari sejumlah pakar dan tokoh nasional terkait kebebasan pers, HAM, serta tantangan media di era digital.
