SEMSITV.COM – Pemerintah melakukan penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan. Prioritas tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Pemerintah menilai kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita perlu mendapat perhatian lebih karena pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan evaluasi pemerintah, masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum mendapatkan manfaat MBG. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penajaman sasaran program.
Selain kelompok 3B, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di wilayah 3T. Perluasan layanan MBG di wilayah tersebut dinilai penting agar manfaat program dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki tantangan geografis dan akses layanan yang lebih besar.
Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T. Sebanyak 352 SPPG di wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program, khususnya di daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk operasional SPPG di daerah dengan tantangan biaya distribusi dan harga bahan baku yang lebih tinggi. Skema tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG di wilayah terpencil tetap dapat berjalan secara optimal.
Di sisi lain, pemerintah melakukan pembenahan terhadap data penerima manfaat. Proses validasi diperlukan untuk menghindari adanya penerima yang tercatat lebih dari satu kali sekaligus memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Hasil pemadanan data menunjukkan adanya jutaan data siswa dan guru yang tercatat secara ganda. Pemerintah juga memberikan rekomendasi terhadap sejumlah sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kelompok ekonomi mampu agar tidak lagi menjadi prioritas penerima.
Langkah tersebut dilakukan agar sumber daya program dapat diarahkan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih besar. Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
Selain penajaman sasaran, aspek keamanan pangan turut menjadi perhatian pemerintah. Setiap SPPG diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi MBG tidak hanya berkaitan dengan jumlah penerima, tetapi juga menyangkut kualitas pelaksanaan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta pemerataan layanan.
Dengan penataan tersebut, pemerintah berharap MBG dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok prioritas, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan masyarakat yang tinggal di wilayah 3T.
