Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti adanya dugaan perlawanan dari oknum aparat penegak hukum pasca putusan bebas murni terhadap videografer Amsal Sitepu dalam kasus dugaan korupsi proyek video desa di Kabupaten Karo.
Putusan tersebut dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan memicu berbagai dinamika pascapersidangan. DPR mencermati adanya indikasi reaksi dari pihak-pihak tertentu yang diduga tidak sejalan dengan hasil putusan tersebut.
“Pengawasan akan terus dilakukan agar penegakan hukum berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujar Habiburokhman, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, Komisi III akan terus mengawal proses hukum secara objektif serta memastikan tidak ada intervensi yang dapat merusak prinsip keadilan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas aparat penegak hukum serta independensi lembaga peradilan dalam menangani perkara korupsi. DPR menegaskan komitmennya untuk menjaga proses hukum tetap berjalan adil dan profesional.
