Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (28/1/2026).
Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Otto Hasibuan, serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya.
Komitmen Nyata Reformasi Birokrasi
Menko Yusril menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata seluruh jajaran birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Ia menekankan pentingnya konsistensi serta keteladanan pimpinan dalam memberikan pelayanan publik yang jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dorong Pelayanan Publik Bersih dan Responsif
Yusril juga mengajak seluruh pegawai Kemenko Kumham Imipas untuk menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, penguatan zona integritas menjadi fondasi penting dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik.
Sejalan Kebijakan Nasional
Menteri PANRB Rini Widyantini mengapresiasi pencanangan Zona Integritas WBK–WBBM tersebut. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Apresiasi serupa disampaikan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, yang menilai komitmen integritas harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
Perubahan Berkelanjutan
Pencanangan Zona Integritas WBK–WBBM diharapkan menjadi titik awal perubahan berkelanjutan di lingkungan Kemenko Kumham Imipas menuju pelayanan publik yang semakin cepat, bersih, dan profesional.
