Jakarta — Wacana peninjauan ulang keterlibatan prajurit Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon kembali mencuat. Dukungan datang dari kalangan legislatif yang menilai keselamatan pasukan harus menjadi pertimbangan utama di tengah situasi konflik yang terus memanas.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto, menilai usulan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, patut diperhatikan secara serius. Ia menegaskan bahwa keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di bawah misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sejatinya untuk menjaga stabilitas, bukan berada di tengah konflik aktif.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media pada Senin (6 April 2026), di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah Lebanon Selatan yang menjadi area penugasan pasukan perdamaian.
Menurut Anton, kondisi yang semakin tidak kondusif menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan misi tersebut. Terlebih, insiden gugurnya tiga prajurit TNI menjadi pengingat bahwa risiko di lapangan semakin tinggi.
Ia menekankan bahwa dalam hukum humaniter internasional, pasukan penjaga perdamaian memiliki status yang harus dilindungi dan tidak boleh menjadi target dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pemindahan area tugas ke wilayah yang lebih aman hingga opsi penghentian sementara misi dinilai perlu dipertimbangkan.
“Negara harus hadir melindungi setiap warganya, termasuk prajurit yang sedang menjalankan tugas di luar negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah bersama pihak terkait untuk segera melakukan kajian komprehensif terhadap keterlibatan TNI dalam misi tersebut, termasuk kemungkinan penarikan pasukan apabila situasi tidak memungkinkan.
