Jakarta — Pemerintah memastikan ketersediaan energi nasional dalam kondisi aman di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan pers di Seoul, Korea Selatan.
Menteri ESDM menegaskan bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia berada di atas standar minimum nasional untuk seluruh jenis energi utama, mulai dari solar, bensin, gas, avtur, hingga LPG. Menurut Bahlil, kondisi ini merupakan hasil dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik solar, bensin, gas, avtur, maupun LPG,” ujar Bahlil.
Percepatan Implementasi B50 Mulai 1 Juli 2026
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah mempercepat implementasi biodiesel B50 sebagai langkah memperkuat kemandirian energi. Program B50 dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026.
Airlangga menjelaskan bahwa Pertamina telah siap melakukan proses pencampuran (blending) dan kebijakan ini berpotensi mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.
“B50 diproyeksikan menghasilkan penghematan hingga Rp48 triliun hanya dalam enam bulan implementasi,” ujar Airlangga.
Menurutnya, penghematan berasal dari berkurangnya impor energi fosil serta efisiensi biaya subsidi biodiesel.
Dampak Positif: Solar Berpotensi Surplus Tahun Ini
Bahlil optimistis program biodiesel B50 juga akan memperbaiki neraca energi nasional, terutama untuk solar. Ia menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mengalami surplus solar tahun ini seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur.
“Insyaallah, tahun ini kita akan surplus solar ketika RDMP di Kalimantan Timur beroperasi penuh,” ujarnya.
Distribusi BBM Diperketat Melalui Sistem Barcode
Untuk memastikan distribusi energi lebih tepat sasaran, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan pembelian BBM menggunakan barcode MyPertamina. Batas konsumsi yang diatur adalah 50 liter per kendaraan, kecuali bagi kendaraan umum yang dikecualikan dari aturan tersebut.
Dengan cadangan energi yang kuat, percepatan program transisi energi, dan kebijakan efisiensi yang terukur, pemerintah memastikan bahwa Indonesia terus melaju menuju kemandirian energi meski situasi global penuh ketidakpastian.
